Rab. Sep 28th, 2022

Oleh: Yudi Santoso (Kader Lembaga Studi Advokasi dan Gender 2020)

Kasus covid-19 di Indonesia semakin brutal, pemerintah mengambil langkah dengan memberlakukan PPKM darurat Jawa-Bali mulai tanggal 03 Juli – 20 Juli 2021. Presiden Jokowidodo menunjuk langsung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM darurat Jawa-Bali. Namun, PPKM akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 karena angka positif covid masih terus meningkat.

Dari awal pandemi pemerintah kurang fokus terhadap penanganan virus covid-19, yang menjadi prospek pemerintah hanyalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan sekarang kurang optimal dalam menjalankan tugas karena mengabaikan keselamatan masyarakat. Dan penunjukan Luhut sebagai koordinator dinilai kurang tepat, pasalnya Luhut bukanlah sosok yang tepat dan paham akan Virus ini, banyak pengamat politik yang mengkritik langkah Presiden sebab hal ini menunjukan bahwa pemerintah masih saja mementingkan ekonomi di tengah kondisi Indonesia yang darurat bencana, karena luhut bukan orang yang paham betul terhadap virus covid-19, mengapa bukan orang kesehatan saja yang menjadi koordinator PPKM darurat.

Selama masa PPKM masih banyak masyarakat yang melanggar aturan, ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang kurang tanggap dalam penanganan covid-19 dan kurangnya persiapan pemerintah untuk melakukan PPKM darurat. Pemerintah masih belum bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 ayat 1 UU no 6 tahun 2016 tentang karantina dan kesehatan yakni “selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”. Namun, yang terjadi di lapangan ada keterlambatan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial bahkan masih sempat saja dikorupsi sehingga masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah.

Banyak masyarakat khususnya pedagang kecil yang mendapatkan perlakuan represif dari aparat yang bertugas melakukan operasi yuridis. Aparat yang bertugas menyatakan bahwa apa yang dilakukan masyarakat adalah perbuatan yang melanggar aturan namun apa yang dilakukan oleh petugas merupakan tindakan yang bukan semestinya dilakukan karena yang ditertibkan harusnya adalah kerumunannya akan tetapi yang dilakukan aparat adalah menyita dagangan milik pedagang yang dinilai tidak patuh peraturan PPKM. Hal ini yang luput dari perhatian pemerintah yang seharusnya menyadari bahwa kebutuhan hidup masyarakat yang berada di dalam wilayah karantina adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

Di tengah pandemic ini pemerintah masih saja membuat kebijakan kontroversi yang merugikan masyarakat umum dengan menyetujui vaksinasi berbayar, padahal sejak pertama Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa vaksin gratis untuk seluruh masyarakat. Meskipun telah dibatalkan hal itu juga membuktikan pemerintah masih saja ingin berbisnis di tengah situasi yang sangat urgen.

Selama PPKM berlangsung yang menjadi fokus adalah menekan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan covid19. Namun, lucunya pemerintah tidak menutup akses penerbangan dari luar negeri, seperti contoh masih banyak TKA Cina yang masuk ke Indonesia selama pemberlakuan PPKM. Hal ini merupakan suatu tindakan yang keterlaluan dari pemerintah karena tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga buruk dalam Komunikasi sehingga memunculkan diksi yang tidak selaras dalam menyampaikan informasi publik. Seperti contoh Luhut  menyatakan bahwa situasi masih terkendali namun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kondisi di Indonesia belum terkendali dan selang beberapa hari kemudian Luhut menyampaikan bahwa varian covid delta sulit untuk dikendalikan. Ini membuktikan bahwa pemerintah plin plan dalam kebijakan, karena memang tujuan utama pemerintah bukan terfokus pada penanganan pandemi, melainkan pertumbukan ekonomi 7%. Padahal dalam keadaan urgen yang harus diutamakan adalah keselamatan rakyat.

Kasus covid-19 di Indonesia tidak akan pernah selesai jika pemerintah masih plonga-plongo dalam mengambil kebijakan dan masih saja menyalahkan masyarakat. Seharusnya pemerintah memenuhi hak dan kewajibannya untuk menanggung kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar aturan PPKM. Dan pemerintah terkesan angkuh, meski Luhut telah meminta maaf kepada publik karena masih gagal dalam menanggulangi pandemi covid-19, tapi tetap saja tak ada yang banyak berubah atas kebijakan yang sudah dibuat.