Rab. Sep 28th, 2022
Foto: poscampur.org

Oleh: Muhammad Rizaldi (Anggota eLKAP 2020)
Sepekan terakhir ini isu terkait masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melonjak tinggi dan puncaknya adalah pilkada kemarin yang menimbulkan polemik di seluruh media masa.
Dimulai dari beberapa menteri yang terciduk melakukan tindak pidana korupsi yang terancam dihukum mati sampai pilkada kemarin yang berlomba-lomba membangun dinasti.
Semua hal tersebut seakan-akan sudah mengakar menjadi budaya di Indonesia. Jika kita boleh tarik mundur waktu, sejak kapan mulanya muncul budaya ini di Indonesia?
Dilansir oleh media historia, dalam penelitian sejarah tindakan memperkaya diri telah lama menjadi bagian dari masyarakat terdahulu di Indonesia. Aktifitas memperkaya diri itu kerap dilakukan oleh pejabat tinggi dan bangsawan pribumi abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Mereka menggelapkan dana pembangunan wilayah, hasil penggarapan tanah serta pajak yang disetorkan kepada pemerintah Belanda.
Semua beranjak dari keinginan pejabat pribumi membahagiakan turut juga mensejahterakan keluarga sampai keturunan anak cucunya yang akhirnya menjelma menjadi penderitaan masyarakat.
Budaya semacam ini masih terus diwariskan sampai orde lama lalu beregenarasi di orde baru dan semakin lama semakin tersistematis di masa reformasi. Senada dengan hal itu, Lord Acton mengemukakan pendapatnya yaitu power tends to corrupt, absolut power absolutely yang artinya kekuasaan lebih memberikan kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan.
Korupsi yang sudah sampai mengakar ini bukan berarti tidak pernah ada tindakan pemberantasan, sejarah mencatat bahwa gerakan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh penguasa sejak dari masa orde lama. Berbagai upaya serta strategi telah diusahakan guna memberantas korupsi seperti ditetapkannya undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan sejumlah lembaga anti korupsi yang didirkan entah dari Pemerintah, LSM dan Lembaga Studi Perguruan Tinggi.
Namun, banyaknya aturan perundang-undangan sampai melimpahnya badan anti-korupsi tidak bisa menjadi jaminan bangsa ini terbebas dari tindakan korupsi. Justru yang terjadi adalah “patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu”.
Berangkat dari hal tersebut, wajar jikalau Indonesia selalu mendapat predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selalu menjadi momok besar bagi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.
Dan yang parah, seakan-akan di setiap penjuru Indonesian sedang dibangun dinasti politik untuk kekuasaan trah-nya sendiri. Juga tak ketinggalan turut melanggengkan eksploitasi rakyat daerahnya sendiri untuk kepentingan pribadi serta mereproduksi oligarki-oligarki baru.
Semua hal terkait di atas menimbulkan pesimistis masyarakat. Bangsa dan negara kita memang sedang memasuki tahap kutukan seperti itu, sehingga sinar secercah saja untuk mengharap jalan keluar memang sepantasnya sudah padam.
Akan tetapi, perjuangan tetaplah perjuangan, sekecil apapun itu, selama masih ada rakyat yang kelaparan, merasakan penderitaan dan kemiskinan. Selama itu pula perjuangan kita masih harus terus disuarakan.