Rab. Sep 28th, 2022

Oleh: Adetya Pramandera


Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia, berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,79 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Menurut kelompok umur, jumlah populasi perempuan Indonesia yang berusia 0-19 tahun mencapai 45,31 juta jiwa. Kemudian yang berumur 20-64 tahun sebanyak 86,57 juta jiwa dan sisanya, yakni 8,3 juta jiwa berumur lanjut usia (65 tahun ke atas). Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa selisih penduduk perempuan dengan laki-laki semakin menyempit. Pada 2010, selisihnya keduanya mencapai 1,19 juta jiwa, tapi pada 2035 hanya tinggal 266 ribu jiwa (sumber: katadata.co.id)

as

(Sumber: katadata.id)

Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki menjadikan perlunya keterlibatan perempuan secara aktif di berbagai bidang kehidupan untuk mendongkrak kesejahteraan bangsa Indonesia. Keberadaan perempuan sebagai mahluk yang sama dengan laki-laki tidaklah sebatas persamaan jumlah kedudukan di kursi parlemen seperti yang selalu dibicarakan oleh beberapa pejuang keadilan gender. Lebih dari itu, guna mendongkrak kesejahteraan perlu memberdayakan perempuan di berbagai sektor, pendidikan dan ekonomi misalnya. Hal inilah yang kemudian menjadi kritik penulis terhadap sedikit banyak kader PMII putri yang hanya berbicara dan memperjuangkan hak perempuan di dalam kursi pemerintahan.

Pelibatan Perempuan dalam Kursi Pemerintahan

Pelibatan perempuan dalam pemerintahan mulai kembali diperhatikan pasca reformasi. Sejak tahun 1955 awal pemilu hingga masa awal reformasi 1999 keterlibatan perempuan dalam kancah politik belum mendapat perhatian yang serius. Tindakan avirmatife action baru muncul menjelang pemilu tahun 2004 setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Dalam Bab VII Bagian Kedua tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 1 huruf (b) bahwa setiap daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit adalah 30%. Langkah-langkah inilah yang kemudian diharapkan mampu memberikan peluang terhadap perempuan untuk terlibat secara lebih aktif dalam pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan.

Namun, dilain sisi pemberian kuota 30% untuk perempuan masih dianggap kurang adil oleh beberapa golongan. Banyak yang kemudian mempertanyakan kenapa tidak dibuat sama rata dengan laki-laki 50%? Hal inilah yang perlu kiranya untuk kita insafi bersama. Pemberian kuota 30% bukanlah suatu perkara yang mudah ketika melihat cultur masyarakat Indonesia yang masih sarat dengan nuansa patriarki. Pemahaman yang salah tentang keberadaan perempuan yang dianggap sebagai mahluk kedua setelah laki-laki menjadikan perempuan sulit untuk memnuhi kursi 30% tersebut, alhasil kursi tersebut banyak yang kosong dan kembali diisi oleh laki-laki. Selain itu, tingkat pemahaman serta pendidikan perempuan Indonesia yang seharusnya saat ini mengisi pemerintahan masihlah tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang sekarang kebanyakan adalah masyarakat era 90-an yang pada masa itu pendidikan kaum perempuan masihlah minim.

Hal ini dapat dilihat dari Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia perempuan periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total 560 orang. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI wanita periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86 persen dari total 560 jiwa (sumber:katadata.id). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 diberlakukan, jumlah partisipasi perempuan belum mampu memenuhi kuota minimal yang telah di tentukan. Sehingga perlu kiranya disadari bahwa dalam menuntut kesamarataan dalam penempatan jumlah kursi parlemen perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan, kesadaran partisipasi dari perempuan itu sendiri dan SDM perempuan Indonesia misalnya.

Dengan demikian, perlu untuk memberikan wadah dan perhatian terhadap perempuan dalam sektor lain yang dapat menunjang keberhasilan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih sejahtera. Kaitanya dengan hal ini, tingkat perekonomian merupakan suatu instrumen penting yang menjadi indek keberhasilan negara. Maka dari itu pelibatan perempuan dalam usaha memajukan sektor ekonomipun perlu untuk dikaji dan diberikan perhatian ya ng lebih serius.

Ekonomi Kreatif dan Kesetaraan Upah Kerja

Berbicara mengenai perempuan tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu. Stigma negatif serta marginalisasi kaum perempuan di yang telah terjadi masih memberikan imbas yang tidak begitu sedap hingga saat ini. Kurangnya kepercayaan perempuan untuk tampil di panggung kuasa menjadikan perempuan harus mampu mengambil sektor lain untuk meningkatkan kemapanan hidupnya dan turut mendorong kesejahteraan bangsa. Dalam hal ini, perempuan mempunyai otoritas yang penuh atas pemenuhan kebutuhan ekonominya. Disamping itu perempuan juga mempunyai kuasa atas kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Kendati perempuan bukan kepala rumah tangga, perempuan mempunyai peran penting sebagai pendamping keluarga dan menentukan berbagai planning kehidupan, dalam hal ini adalah ekonomi keluarga. Realitas menunjukkan perempuan mempunyai kemampuan leadership dan memiliki kemandirian yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan data bahwa perempuan sebagai kepala keluarga dan tinggal sendiri sebesar 31,60 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki, dimana laki-laki sebagai kepala keluarga dan tinggal sendiri hanya sebesar 3, 53 persen. Namun demikian tidak menutup mata bahwa pengangguran yang dialami perempuan sebanyak 8,74 persen sedangkan pengangguran pada kaum laki-laki sebanyak 6,15 persen (sumber: www.kompasiana.com).

Menurut data dari World Bank mengenai tenaga kerja wanita per tahun (1990-2017). Sejak 1990-2005, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bertambah sebesar 0,61%. Sayangnya, raihan tersebut tidak dapat dipertahankan selepas rentang waktu 15 tahun. Pada 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan menjadi 39,768% atau turun 0,082% dari tahun sebelumnya. Tren penurunan berlanjut selama 7 tahun hingga 2012 menjadi 39,251%. Kemudian, pada 2017 seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja perempuan, tingkat partisipasi tersebut meningkat menjadi 39,298% (Sumber: katadata.id).

Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi semakin meningkat di sektor ekonomi kreatif. Fesyen, kuliner dan juga kriya menjadi sub bidang dominan yang banyak di geluti oleh perempuan Indonesia. Selain menyerap tenaga kerja, industri ekonomi kreatif juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri, khususnya secara ekonomi. Pada tahun 2016, industri kreatif telah menyumbang 7,44% dari total PDB Indonesia. Hal tersebut setara dengan nilai sebesar Rp 922,59 triliun.

Hal inilah yang perlu untuk dipehatikan. Jumlah perempuan yang sebanding dengan laki-laki haruslah diberikan wadah serta ketrampilan untuk membantu perempuan dalam meningkatkan kehidupan perekonomiannya, sehingga tidak melulu terfokus untuk menempatkan perempuan kedalam dunia pemerintahan. Keberadaan perempuan sebagai mahluk yang dibekali ketlatenan dan keuletan akan mampu menunjang keberhasilannya dalam berkarir. Selain memberikan wadah dan juga pelatihan ketrampilan serta pendidikan yang memadai, perlu untuk kita memperjuangakan kesetaraan dalam upah pekerjaan.

Menurut data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) pada tahun 2015 perempuan selalu mendapat upah yang lebih rendah daripada laki-laki, meskipun sudah menglami peningkatan sejak tahun 2011. Kesenjangan pemberian upah pada tahun 2011 (tahun dimulai survei) adalah sebesar 19,78%. Angka tersebut meningkat dalam dua tahun, yakni menjadi 20,58% pada 2013. Data terakhir dalam buku Statistik Gender Tematik yang dikeluarkan oleh Kemenpppa, rata-rata upah perempuan adalah sebesar Rp 1,6 juta, atau 13% lebih rendah dari upah laki-laki yang sebesar Rp 1,9 juta pada tahun 2015. Dalam laporan ini, Kemenpppa menyebut pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan non pertanian (Sumber:katadata.id).

Dengan demikian, menyuarakan ketimpangan upah pekerja perempuan perlu untuk kita lakukan disamping penyediaan layanan pendidikan dan juga ketrampilan, sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan tidak terjadi kepincangan dan juga ketimpangan. Perempuan yang tidak bisa berperan secara langsung dalam kursi pemerintahanpun akan dapat membantu menyokong keberlangsungan bangsa Indonesia dengan tangan-tangan kreatifnya.