Rab. Sep 28th, 2022

Oleh: M. Dimas Putra Azhar

(Mahasiswa Ilmu Falak Angkatan 2020 dan Kader Biro Pengkaderan)

Satu tahun pasca UU KPK hasil revisi disahkan, akankah anak kandung reformasi itu semakin kuat atau justru makin melemah?

Di Indonesia sendiri korupsi masih menghantui rakyat Indonesia, hampir di setiap lini pemerintahan pasti ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak terhadap perekonomian bangsa, lebih jauh dari itu korupsi juga akan berdampak terhadap aspek demokrasi bahkan sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mulai dari menteri, gubernur, bupati/walikota bahkan sampai kepala desa semua sektor hampir ada yang melakukan tindak pidana korupsi.

Terlepas daripada itu, sesaat setelah era reformasi, Indonesia memiliki lembaga yang bergerak di pemberantasan korupsi, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia mulai dari dimensi kerugian negara yang kecil sampai kerugian negara yang besar berhasil diungkap. Misalnya, kasus E-Ktp yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun sampai kasus yang lebih besar seperti bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara sebesar 4,5 triliun. Tidak hanya sektor pemberantasan saja tapi pencegahan pun dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Terbukti dalam kurun waktu 2016-2019 KPK sendiri berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 65 triliun rupiah.

Namun, seiring dengan semangat tinggi lembaga anti rasuah untuk memberantas tindak pidana korupsi, lembaga tersebut malah menemui makin banyak hambatan. Mulai dari teror atau ancaman terhadap penyidik atau penyelidik hingga yang terakhir ramai diperbincangkan yaitu mengenai keharusan pegawai KPK menyandang status ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan menggunakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang benar-benar penuh kontroversi. Kita ambil contoh ketika setiap pegawai KPK diperiksa di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda dan dengan pertanyaan yang berbeda pula sesuai dengan kadar keaktifan pegawai KPK.

Semakin aktif pegawai tersebut semakin terbuka lebar untuk tidak  diloloskan dalam tahap TWK ini. Itu merupakan satu-satunya tes untuk diterima atau tidaknya pegawai KPK sebagai ASN. Hal tersebut dianggap sebagai hambatan yang serius karena orang-orang yang dianggap sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi di KPK justru “tidak lolos” TWK yang notabene benar-benar penuh kontroversi tersebut.

Setelah sekian tahun KPK lahir dan berdiri tegak di Indonesia, baru-baru ini timbul lagi hambatan yang berarti terhadap KPK tersebut. Pergerakannya keliatan semakin pasif, aktifitas-aktifitasnya dipagari oleh UU KPK hasil revisi 2019 lalu yang “katanya” menguatkan. Ada beberapa pasal di UU KPK yang bermasalah dan malah melemahkan KPK. Salah satu pasal yang dianggap melemahkan KPK adalah mengenai pembentukan (Dewas) Dewan Pengawas, seperti yang tertulis dalam pasal 37 b ayat 1 dimana Dewan Pengawas tersebut bertugas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan penggeledahan dan atau/penyitaan. Hal tersebut jelas benar-benar sebagai penghambat karena jelas itu merupakan permainan-permainan oknum yang tidak suka dengan eksisnya lembaga KPK juga untuk melemahkan kerja-kerja pemberantasan maling yang dilakukan lembaga anti rasuah itu tersendiri.

Dari sekian hambatan-hambatan yang ada di KPK selama ini, apakah UU KPK hasil revisi 2019 lalu membuat lembaga anti rasuah itu semakin kuat untuk melewati hambatan-hambatan yang bukan tidak mungkin akan ada lagi di dunia per-KPK-an atau justru akan semakin melemahkan? Kita tunggu tanggal mainnya.