Rab. Des 7th, 2022


Oleh: Alfia Septiani Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2020


Melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan impian bagi sebagian besar pemuda di Indonesia, jaminan masa depan yang lebih cerah untuk lulusan sarjana membuat orang tua terdorong berani membiyayai kuliah anaknya, bahkan sebagian orang tua sampai rela mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk memasukan anaknya ke bimbingan belajar agar lolos di perguruan tinggi favorit, namun berbeda dengan sebagian orang tua lain yang mempunyai keterbatasan ekonomi, tapi tetap bersikeras untuk mengkuliahkan anaknya, dengan harapan sang anak dapat lolos ke perguruan tinggi negeri dan mendapatkan golongan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang rendah.

Uang Kuliah Tunggal atau UKT adalah biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam satu semester penuh. Sistem biaya ini diaktifkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pada masyarakat tidak mampu. Dengan sistem ini, pemerintah mampu melakukan subsidi silang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pemberian subsidi bisa tepat sasaran dan maksimal. Sistem ini dianggap cukup sempurna untuk memberikan pemerataan biaya. Pemerintah tidak membuat biayanya habis, tapi dikurangi sesuai dengan kondisi keuangan. Penentuan ini biasanya dilakukan saat tahap wawancara atau survei langsung ke rumah calon mahasiswa. Sistem UKT berbeda dengan sistem lawas yang membagi biaya kuliah jadi banyak komponen. Di masa lalu, biaya kuliah terbagi menjadi biaya semester, uang gedung, biaya praktikum, dan lainnya. Kalau menggunakan sistem UKT, semua biaya akan dijumlah jadi satu lalu dibagi rata sampai delapan semester.


Penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang sudah berjalan selama kurang lebih sembilan tahun, dan dinilai cukup efisien menurut pemerintah, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang merasa keberatan dalam membayarkan UKT pada tiap semesternya, penggolongan UKT yang belum merata atau tidak adil membuat mahasiswa mempertanyakan adanya kejanggalan dalam penggolongan UKT tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak meratanya penggolongan UKT, salah satunya sistem kampus yang masih jauh dari profesional dan sistematis. Melihat kondisi ini, organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tentu tidak diam saja, mereka merencanakan perlawanan, seperti melakukan diskusi dengan para pejabat kampus untuk melakukan demonstrasi dengan tujuan mengajukan permohonan banding UKT.


Peran PMII dalam memperjuangkan kasus keadilan pemerataan golongan UKT sangatlah dominan, karena PMII sendiri adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Dapat dilihat dari perjuangan PMII mengajak diskusi para pejabat kampus untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut, dan merencanakan demonstrasi untuk mengajukan permohonan banding UKT. Pihak birokrasi kampus mengutarakan di berbagai media mahasiswa bahwa jalur masuk perguruan tinggi turut menentukan penggolongan UKT. Golongan satu dan dua (500 ribu hingga satu juta rupiah lebih) sudah overload karena peluang hanya untuk mereka yang mendaftar di jalur masuk pertama, seperti jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPANPTKIN). Sehingga hanya tersisa UKT golongan tiga hingga lima, tidak ada opsi lainnya, yakni sekitar dua juta rupiah hingga enam juta rupiah.


PMII berargumen bahwa penggolongan UKT seharusnya bukan berdasarkan jalur masuk, namun berdasarkan pada kemampuan perekonomian mahasiswa. Sikap dan kebijakan kampus yang demikian, yang menjadikan penggolongan UKT menjadi salah sasaran. Seharusnya ada kroscek dan tindak lanjut pada data yang telah disetorkan mahasiswa. Sehingga tercipta kesesuaian dan balance. Juga ada kesempatan bagi yang lebih membutuhkan di jalur masuk lain seperti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (UMPTKIN) dan jalur mandiri.


Di dalam prosedur dan praktik penentuan UKT, kebijakan ditetapkan menggunakan blangko yang terdiri dari pendapatan orang tua, keadaan lain-lain rumah, rekening listrik. Padahal dapat pula terjadi kecurangan atau penipuan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada kesalahpahaman calon mahasiswa saat mengisi blangko tersebut. Misalnya saja, biaya hidup keluarga serta beban yang menjadi tanggungan ayah dan ibu. Karena tidak ada keterangan jelas mengenai hal itu, serta kurang lengkapnya berkas saat validasi, membuat seluruh mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN dan lainnya dikenakan UKT maksimal. Belum lagi jika melihat masalah-masalah lain seperti transparansi Uang Kuliah Tunggal (unit cost), dan UKT mahasiswa di atas semester delapan yang masih membayar penuh. Hal tersebut tentu membuat mahasiswa merasakan ketidakadilan.


Setelah melakukan serangkaian proses yang cukup panjang, seperti audensi dengan pihak birokrasi kampus, akhirnya pihak kampuspun menyetujui permohonan banding UKT dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini merupakan angin segar bagi para mahasiswa karena dapat mendapatkan golongan UKT sesuai dengan kemampuannya.


Penggolongan UKT yang tidak merata atau tidak adil sangatlah membebani bagi para orang tua mahasiswa yang memiliki ekonomi terbatas, maka dari itu perlu ada orang-orang yang berani menyuarakan ketidakadilan tersebut agar para mahasiswa tetap dapat bertahan untuk melanjutkan studinya. Sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan mendidik kader-kader bangsa dan membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, terampil, cerdas dan siap mengamalkan ilmu pengetahuannya dengan penuh tanggung jawab. PMII dalam sejarahnya merupakan pelopor, pembaharu dan pengemban amanat intelektual dalam meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya jika kader-kader PMII memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi terhadap keadaan lingkungan sekitarnya, seperti memperjuangkan keadilan sosial dalam kasus pemerataan golongan UKT tersebut.


*Juara 1 lomba essai PMII Rayon Syariah dengan tema “Peran PMII di Tempat Pusaran Problematika Rakyat Indonesia”