Rab. Sep 28th, 2022

hari ham

oleh: Harlianor


Jika mendengar kalimat ‘pelecehan seksual’ mungkin sudah sangat tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat kita. Hampir setiap tahun pasti ada saja kasus ini terjadi. Pada tahun 2017 saja menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, telah terjadi 348.446 kasus kekerasan seksual yang juga sebagaian masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Hampir semua kalangan sudah mengalami pelecehan seksual, mulai dari dewasa, remaja, hingga anak-anak pun tak luput menjadi sasaran si pelaku.

Jika dalam KBBI, pelecehan seksual ini diartikan sebagai pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Jadi pada intinya, pelecehan seksual adalah semua perilaku yang berkenaan dengan jenis kelamin (seks) yang dilakukan hanya secara sepihak dan pihak yang menjadi sasaran perbuatan ini tidak mengharapkannya sehingga akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif, semisal marah, malau, tersinggung, dan seterusnya.

Dalam kandungan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengkategorikan pelecehan seksual sebagai salah satu dari 9 jenis kekerasan seksual dengan pengertian tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran tubuh korban.

Salah satu contoh kasus tentang pelecehan seksual adalah nahas yang tak sengaja berkunjung kepada salah seorang mahasiswa UGM bernama Agni (bukan nama sebenarnya) pada 30 Juni 2017 lalu yang hampir tidak muncul ke publik. Ia mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari rekan timnya sendiri ketika sedang menjalani masa KKN di pulau Seram, Maluku. Hal inilah yang kemudian menginisiasi Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM untuk menelusuri fakta kasus yang dialami mahasiswa Fisipol angkatan 2014 tersebut. Dalam Balairungpress.com, seorang penulis bernama Citra Maudy menggambarkan detail kejadian yang dianggap pelecehan seksual tersebut dengan judul tulisan Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.

Dari pihak UGM melalui akun instagram resmi @ugm.yogyakarta, kemudian menanggapi dengan mengeluarkan empat poin yang berisi tentang empati lalu mengupayakan keadilan, perlindungan, dan tim investigasi kepada korban hingga pihak UGM pun akan mengambil langkah nyata ke jalur hukum. Namun yang didapatkan justru respon yang pada akhirnya juga tidak berpihak kepadanya. Malahan menganggap dirinya dan pelaku sama-sama menjadi subjek yang berbuat atas dasar sama-sama suka. Beruntung karena Budi Wulandari selaku pendampingnya dari Rifka Annisa mau membantunya untuk mendapatkan kembali hak-haknya walaupun dengan melewati proses yang panjang untuk mengadvokasi dirinya sendiri.

Belum disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus yang menimpa Agni tersebut hanyalah salah satu dari sekian kasus yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di tengah semakin masifnya kekerasan seksual yang sedang terjadi. Namun di samping itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah diusulkan sejak tiga tahun lalu belum juga disahkan oleh DPR, sehingga berakibat pada kesan kekurang-cermatan hakim dalam menjatuhkan vonis seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril Maknun.

Padahal, dalam ungkapan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Veny Octarini Siregar seperti yang dilansir dalam Kompas.com, RUU PKS itu sudah mencakup pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, penanganan, hingga peran serta masyarakat dan mengubah perspektif penegak hukum dalam menangani korban kekerasan. Bahkan, RUU PKS ini juga disusun sekaligus dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Maka sama saja bagi orang yang menjadi korban pelecehan seksual masih belum memiliki payung hukum yang menaunginya untuk mendapatkan keadilan.

Tidak hanya itu, jika hal ini tetap belum mendapatkan kepastian maka bisa dinilai bahwa DPR beserta pemerintah yang menanganinya sama saja tidak cepat tanggap dalam mengurus masalah yang darurat walaupun juga karena padatnya agenda politik mulai dari pilkada 2018 hingga persiapan pemilu 2019. Namun yang jelas, kebutuhan akan adanya pengesahan terhadap RUU PKS sangatlah diharapkan menjadi prioritas agar adanya kepastian hukum.

Dikarenakan kasus pelecehan seksual ini notabenenya delik aduan, maka apabila orang yang merasa dirugikan atau korban tidak melapor kepada pihak yang berwenang maka tentu saja kasusnya tidak akan diproses. Namun jika penegak hukun tidak berpegang pada prinsip kausalitas, dalam artian hanya melihat suatu akibat tanpa mengindahkan suatu sebab dari suatu kasus, maka yang ada hanya keputusan tendensius yang berefek pada kerugian dan kesialan bagi korban.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terus mendesak DPR (sekaligus pemerintah) agar segera disahkannya UU PKS bukan karena tanpa alasan tetapi memang ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah masyarakat. Lalu jika desakan-desakan terus berdatangan dan petisi terus ditanda tangani, akankah berakibat undang-undang tersebut akan segera disahkan? Entahlah, yang jelas UU tersebut harus segera disahkan dan kita semua tentu sangat mengharapkan demikan. Benarkan?. []