Rab. Sep 28th, 2022


Oleh: Putri Handayani

Pembahasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) rasanya bukan lagi perkara yang baru, utamanya mengenai pelanggaran HAM yang terjadi baik di kancah dunia maupun di negeri kita ‘tercinta’ Indonesia. Bahkan berbagai organisasi dunia maupun tiap individu pun rasanya tak pernah berhenti menyuarakan mengenai pentingnya penegakan HAM. Namun dewasa ini, apakah penegakan HAM sudah benar-benar terlaksana? Apakah ‘pemerintah’ Indonesia turut serta menegakkan HAM? Apakah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bukan hanya sekadar produk hukum yang tertulis tapi tak tergubris? Apakah pemerintah masih menegakkan HAM di masa pandemi COVID ini?

Kenyataan yang terjadi di lapangan, justru berbicara sebaliknya. Regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah seakan-akan mencekik leher rakyat Indonesia. Rakyat dipaksa untuk tetap mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai ancaman pidana bila melawannya. Di samping itu, ketika rakyat berusaha menyampaikan aspirasi mereka melalui kritik justru yang terjadi mereka direpresi oleh aparat. Bukan kah tindakan tersebut bertentangan dengan bentuk negara Indonesia? Masih kah Indonesia dapat dikatakan negara demokrasi?

Mari kita menyorot soal isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Beberapa seniman yang telah jengah dan bahkan stres terhadap segala bentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah mencoba untuk menyampaikan kritik melalui mural. Karya mural dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo bertuliskan ‘404: Not Found’ dan mural ‘Dipaksa Sehat di Negeri Yang Sakit’ ini menjadi perbincangan hangat. Hal ini kemudian membuat polisi terkesan bertindak cepat dengan menghapus mural dan mencari si pembuat mural dengan dalih telah menghina negara. Coba kita pikir kembali, kalimat mana yang terkesan telah menghina negara?  

Melihat dari kasus tersebut, mungkin saja sebagian rakyat Indonesia akan mulai bersikap apatis terhadap sistim pemerintahan di Indonesia dan menjadi malas untuk menyampaikan aspirasi mereka karena balasan yang mereka terima justru menyulitkan mereka sendiri. Pemerintah di masa ini terkesan menutup ruang aspirasi rakyat melalui tindakan-tindakan represif aparat dan produk hukum baru yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk berpendapat. Bukankah hal ini menyalahi Pasal 28I ayat (1) UUD 1956 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Bukankah segala hak yang tertulis dalam Undang-undang tersebut milik seluruh rakyat Indonesia?

Secara teori, negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi. Bahkan dalam negara demokrasi rakyat diharuskan untuk terus melakukan pengawasan, memberi kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintahan kita sekarang. Segala bentuk kritik yang disampaikan oleh rakyat seringkali berujung pembungkaman publik, bahkan tak segan-segan rakyat yang mengkritik kinerja pemerintah harus berhadapan dengan aparat dan hukum. Tak hanya aparat yang melakukan pembungkaman publik, rasanya berbagai elemen di bawah kuasa pemerintahan seakan ikut menutup telinga terhadap pelbagai usaha penyaluran aspirasi oleh rakyat. Bahkan ketika para mahasiswa berani menyampaikan kritik mereka terhadap kekuasaan birokrasi sekarang pun, dengan cepat pihak birokrat kampus ikut merepresi. Lalu di mana lagi aspirasi rakyat akan didengar?

Jika melihat berbagai kasus pembungkaman publik baik di media maya maupun dunia nyata hari ini, Indonesia tak lagi dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Demokrasi hanya akan terjadi di panggung pemilihan para pejabat pemerintahan. Aspirasi hanya akan dibalas janji-janji yang tak terealisasi. Setelahnya, hanya ada kekuasaan yang absolut yang tak mau dikritik dan diawasi! HAM tiap warga negara tak lagi sepenuhnya dimiliki, aspirasi tak lagi dihargai, kritik hanya berujung resepsi. Semoga tak akan ada jiwa-jiwa yang mati akibat matinya HAM di negri ini. Semoga tak akan tumbuh sikap apatis dari diri tiap-tiap pejuang HAM! Tetap semangat pejuang! Awasi terus pemerintahan! ‘Kepakkan Sayap Perubahan’!