Rab. Sep 28th, 2022

Oleh: M. Luthfi Nanang

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, merupakan mahakarya Ir. Sukarno yang telah mengalami pengendapan selama beberapa dekade. Pancasila adalah titik keseimbangan antara ilmu dan amal, antara nasionalisme dan internasionalisme, antara demokrasi dan musyawarah/mufakat, serta antara pembangunan dan keadilan sosial.
Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.


Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang mana nilai-nilai demokrasinya merupakan implementasi dari silai-sila dalam Pancasila. Poin-poin yang sudah menjadi dasar dan substansi Pancasila adalah hasil jerih upaya dan usaha leluhur kita di dalam membaca, melihat, dan mengakomodasi keadaan dan situasi Indonesia. Untuk kemudian dikostumisasi sesuai kebutuhan dan perlakuan masyarakat seluruhnya. Tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan humanisme.


Dengan masyarakat Indonesia yang dikatakan heterogen, yang mempunyai kebudayaan, bangsa, suku yang berbeda-beda, maka Pancasila inilah yang menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen ini (Bhineka Tunggal Ika). Pancasila tidak mengandung stereotip suatu suku, suatu adat, atau budaya. Integrasi masyarakat yang heterogen dapat terwujud bila yang homogen menjadikan kekuatan Indonesia dalam menjadikan sebuah yang dinamakan “bangsa”, tetapi dapat menghancurkan Indonesia itu sendiri bila tidak ada rasa untuk bersatu.


Pun tentunya para pemimpin yang pernah dan sedang memegang kendali harusnya sesuai dengan kompetensi dan kapabel dengan apa yang dicita-citakan di dalam nilai demokrasi. Salah satu ciri khas demokrasi yang kontras adalah kedaulatan rakyat. Pandangan Ir. Soekarno dalam buku Filafat Pancasila Menurut Bung Karno mengenai kedaulatan rakyat adalah sebatas teknis sekedar alat untuk mencapai suatu tujuan. Teknis tujuannya ialah satu masyarakat yang berbentuk sesuatu hal, entah masyarakat kapitalis, entah masyarakat sosialis, entah masyarakat apa.


Maka di dalam alam masyarakat atau kenegaraan pun kita mempunyai keyakinan, bahwa segala sesuatu yang mengenai hidup “bebrayan” itu harus kita dasarkan atas dasar kekeluargaan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang dus, tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Demokrasi yang disebutkan sebagai sila ke-4 itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri.


Dewasa ini tidak sedikit dari pemimpin negeri yang menyelewengkan arti ‘demokrasi’ menjadi ‘seenaknya sendiri’. Mereka sengaja menggeser nilai-nilai demokrasi yang sarat dengan perhatian publik dan komunal dengan kepentingan pribadi dan personal.
Merupakan salah satu dari sekian chaos yang sering terjadi di dalam iklim politik Indonesia. Di samping ada beberapa chaos yang lain, penulis lebih memusatkan terhadap persoalan di atas lantaran potensinya sebagai kausa yang begitu besar terhadap problem dan masalah yang lain.


Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Din Syamsudin pernah mengingatkan bahwa tidak wajib menaati pemimpin yang melanggar aspirasi rakyat. Ia juga menyitir Sila Keempat Pancasila. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang secara hikmah dan bijaksana mendengar suara rakyat. Tidak ada keganjilan ketika masyarakat tidak mau menaruh rasa percaya kepada manggala, menimbulkan reaksi yang berbeda lantaran kebijakannya yang pro kontra, bahkan sama sekali tidak membawa dampak yang begitu berarti bagi bangsa.


Hemat penulis, mereka yang telah, sedang, dan akan menjadi pemimpin seharusnya paham dengan teori dan metode eksakta. Sejalan dengan pernyataan Saint-Simon bahwa “Negara harus dijalankan nenurut metode-metode Fisika dan Kimia [Theimer 20s.]. Lantaran di dalam ilmu eksak terdapat beberapa metode yang cocok dan sesuai untuk diaplikasikan sebagai pola kendali tatanan negara. Sekali lagi ini menurut pandangan dan versi penulis, tidak menutup kemungkinan metode ini kurang sesuai bahkan tidak ada hubungannya. Atau terdapat metode dari pelbagai disiplin ilmu lain yang lebih cocok dan presisi.
Di dalam ilmu Kimia, terdapat sub bab yang membahas mengenai sejarah atom dan ciri khas masing-masing atom yang telah ditemukan oleh tokohnya. Terdapat satu pembahasan sejarah atom yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih luas, yaitu teori atom Bohr. Terdapat istilah ‘eksitasi’ dan ‘deeksitasi.’


Eksitasi adalah perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan sering disebut dengan spektrum absorpsi. Sedangkan Deeksitasi adalah perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan energi dan sering disebut sebagai spektrum emisi. Dengan mengasumsi dan menganalogikan ‘elektron ’ sebagai aspirasi dan kehendak masyarakat.
Eksitasi bisa diinterpretasikan dengan menjadi warga negara yang baik. Mendayagunakan hak warga sesuai kriteria dan etika. Menyampaikan keluh kesah kepada atasan dengan baik dan benar, menggunakan jalan kompromi terhadap problem yang miskomunikasi (antara masyarakat dengan pemimpin) serta menjadi warga yang baik dengan mentaati titah dan kebijakan pemerintah serta menjauhi larangan dan pantangan yang dicegah.


Deeksitasi merupakan gambaran bagaimana seorang manggala atau pemimpin harus bisa piawai dan bijaksana di dalam mendengar dan mengamini aspirasi masyarakatnya. Menyerap dan mengakomodasi kehendak warganya tanpa memandang lebih berhak yang mana. Mengindahkan dan mengabulkan harapan dan kemauan dengan lapang dada dan sesuai janji awalnya. Di samping pemimpin merupakan khodim al-ummah (pelayan umat), tentu tidak semua bisa dikabulkan dan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus melewati beberapa proses dan pertimbangan.


Antara eksitasi dan deeksitasi adalah hubungan teknis. Merupakan sekedar teknis atau alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Pada situasi dan kondisi tertentu bisa berpeluang menjadi hubungan kausalitas. Pemimpin memberikan service yang baik tentunya masyarakat memberikan timbal balik yang lebih baik. Seperti yang sudah tertulis di dalam kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya dengan masyarakat untuk menghargai dan mentaati peraturan yang telah dilegitimasi.