Rab. Sep 28th, 2022


Oleh :Adetya Pramandira
Sejak pertama kali dijumpai di Wuhan, China dan hingga merebak ke berbagai negara pandemi Covid-19 atau orang akrab menyebutnya Corona ini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Tidak terkecuali di Indonesia, upaya menanggulangi pandemi ini gencar dilakukan. Mulai dari penggunaan hand sanitizer hingga larangan berkumpul dan himbauan untuk bekerja dari rumah, Work From Home (WFH). Aturan ini memang tidak terkesan aneh dan ditengah situasi seperti sekarang ini, WFH harus dilakukan untuk mencegah penyebaran. Tapi benarkah peraturan ini tanpa masalah?


Ketimpangan Sejak Awal
Sejak diumumkannya keberadaan corona di Indonesia tanggal 2 maret 2020, perguruan tinggi mulai meliburkan diri, kegiatan-kegiatan besar ditunda dan bahkan aksi unjuk rasa penolakan omnibus lawpun terpaksa dirubah menjadi aksi online. Di kota-kota besar, himbauan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan di tetapkan pemerintah dan dilaksanakan dengan bantuan aparat kepolisan maupun Satpol PP. Apakah Efektif? sebagian besar masyarakat Indonesia baik di kota maupun desa tetap melakukan aktivitas mereka seperti sediakala. Tentu masyarakat yang dimaksud disini bukanlah masyarakat menengah keatas atau golongan elit dengan perekonomian yang baik serta akses terhadap fasilitas kesehatan maupun hiburan yang dapat diperoleh dengan mudah. Mereka adalah masyarakat urban, masyarakat miskin kota dan masyarakat desa yang untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari harus bekerja dibawah sistem upahan, baik harian maupun jam.
Dari awal kita mengetahui bahwa struktur masyarakat kita adalah struktur yang timpang. Didominasi masyarakat miskin, rentan dan kelompok marginal. Secara pekerjaanpun masyarakat kita bukanlah pemilik alat produksi yang bisa bertindak sesuka hati, menentukan dengan bebas kapan mereka harus bekerja dan beristirahat.

Mereka adalah masyarakat tanpa akses produksi, mereka adalah buruh yang untuk mendapatkan upah harus bekerja sesuai kehendak tuannya. Dalam pola kerja masyarakat kapitalis, adanya tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjalankan roda produksi. Sehingga mustahil jika banyak perusahaan yang dengan keikhlasan hati mengistirahatkan tenaga kerjanya di musim corona ini dengan tetap memberikan upah. Roda produksi akan berhenti dan bisa saja akumulasi keuntungan mandek.

Di negara yang menimang investasi dan menjadi budak para korporasi ini tentu kebijakan untuk “Lockdown” susah diambil, pertumbuhan ekonomi tentu menjadi alasan. Negara kita bukan seperti negara kaya yang mampu membiayai kebutuhan pokok penduduknya selama masa karantina di rumah masing-masing. Sanitasi yang baik, air bersih, fasilitas kesehatan dan tenaga medis susah di jangkau dan bahkan lingkungan yang bersih dan nyaman susah di temui bagi warga korban penggusuran. Secara kemampuan adaptasipun, tentu mereka akan lebih sukar pulih di bandingkan dengan kelompok menengah keatas.

Persoalan ini tentu menjadi bias kelas dimana masyarakat miskin sukar pulih dari keterpurukan daripada si kaya. Demikian kebijakan WFH menjadi tidak berlaku bagi mereka para buruh dan masyarakat miskin.

Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah dalam mengambil kebijakan harus dibarengi dengan kepedulian terhadap rakyat miskin dan kelompok rentan serta marginal. Bagaimanapun pemerintah harus menyediakan anggarannya untuk pemenuhan hak-hak dasar untuk kelompok ini. Penyediaan sanitasi yang baik, akses terhadap informasi dan kesehatan yang memadai serta pemenuhan untuk bahan pokok sehari-hari. Ini memang sulit dan terkesan mustahil di tengah memburuknya kondisi perekonomian Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah bisa melakukan penggalangan dana sosial, bisa juga dengan menetapkan CSR bagi perusahan-perusahan besar dengan sistem tidak mengikat negara ataupun rakyatnya. Belum lagi jika ditambah dengan kemauan pemerintah untuk memberdayakan partai politik yang pada saat masa PEMILU mampu mengeluarkan dana milyaran untuk kampanye para calonnya dan untuk saat ini mengeluarkan anggaran besarnya untuk membantu memberikan fasilitas dan akses kesehatan. Hal ini memang mudah dan rawan ditunggangi kepentingan politik apalagi mendekati masa PILKADA, tapi disituasi seperti saat ini, tentunya partai politik dengan dana cukup besar mampu untuk turun tangan.


Menyelesaikan dari Akar
Tidak berlebihan memang, jika menyebut wabah corona ini sebagai bencana. Tentu bukan bencana alam melainkan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, meminjam istilahnya Bosman Batubara ini adalah bagian dari Man Made Disaster. Tentu banyak ragam teori yang digunakan untuk menjelaskan pola bencana ini. Namun demikian, dalam tulisan singkat ini tidak akan membahas definisi-definisi itu satu persatu. Melainkan lebih kepada membuka wacana bagaimana sebetulnya campur tangan manusia yang diluar batas telah mempengaruhi ekosistem dan kehidupan sosial.


Bagaimanapun juga, pembahasan mengenai pemberantasan dan asal muasal pandemi ini, tidak bisa terhenti kepada persoalan pasar di Wuhan yang kotor atau karena kelelawar dan binatang-binatang pembawa virus lainnya. Kita harus berfikit lebih jauh, bagaimana dan mengapa virus yang ada pada tubuh binatang ini bisa bertransmisi kedalam tubuh manusia.


Kita tentu ingat masa awal hilangnya kupu-kupu berwarna terang dan digantikan oleh kupu-kupu berwarna gelap pada masa awal revolusi industri di Inggris, tentu kita juga ingat bagaimana harimau-harimau masuk ke perkampungan warga ketika banyak pohon di pegunungan Sumatera habis dibabat untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tentu kita paham betul bagaimana penjarahan dan pembukaan hutan besar-besaran untuk ekspansi tambang.


Kita selalu teringat dan disuguhkan bagaimana eksploitasi terhadap alam digunakan untuk mereproduksi kapitalisme. Tentu hal ini tidak hanya berdampak bagi kehidupan sosial, melainkan pada titik tertentu ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kiamat ekologis. Hilangnya, binatang sebagai tempat virus berkembang menyebabkan virus ini bertransmisi kedalam tubuh manusia.

Seperti tulisan dalam artikel Capitalist agriculture and Covid-19: A deadly combination yang diterjemahkan oleh Arlandy Ghifar menjelaskan bahwa semua ini disebabkan oleh agrikultur industrial. Dimana kapitalisme adalah ujung tombak perampasan hutan primer dan lahan petani keci di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kompleksitas dan keberagaman fungsional dihilangkan dan menyebabkan patogen-patogen yang semula terkurung didalamnya menyebar kedalam peternakan lokal maupun komunitas manusia (lihat : medium.com).

Lebih jauh lagi Marx melalui teori Keretakan Metaboliknya yang dipengaruhi oleh gagasan Liebig menjelaskan bahwa kerja manusia menggambarkan relasi fundamental, pertukaran antara manusia dan alam. Marx menjelaskan bahwa manusia hidup dari alam yakni alam sebagai badannya dan dia harus mempertahankan dialog kontinyu dengannya jika tidak mati (Bellamy Foster : 2000, 167). Akan tetapi pertanian dibawah kapitalisme telah berhenti sebagai mandiri berkelanjutan. Kapital tidak lagi dapat mempertahankan kondisi-kondisi yang dibutuhkan bagi daur ulang elemen-elemen penyusun tanah. Dibawah panji kapitalisme yang penuh nafsu untuk keuntungan, interaksi metabolis antara manusia dengan alam mengalami keretakan. Kerja manusia dituntut untuk meraup keuntungan dengan merampok tanah, memasukkan bahan-bahan kimia untuk kesuburan, penggunaan alat-alat eksploitasi yang dapat merusak dengan jumlah besar dan tidak memberikan waktu istirahat terhadap alam untuk mereproduksi diri. Eksploitasi yang dilakukan secara terus menerus dan meluas telah menghasilkan organisme-organisme baru dan merusak komposisi alam.

Andre Gorz dalam bukunya Ekologi dan krisis kapitalisme memaparkan bahwa relasi antara manusia dan alam memiliki batasan-batasan dan alampun menetapkan batasan itu sendiri. Jika yang dikerjakan manusia telah melampaui batas maka sendirinya alam akan menunjukan keenggananya, seperti hari ini patogen menyebar di berbagai penjuru dunia.

Hal ini memang terkesan konyol, tapi coba kita bayangkan dan fikirkan secara mendalam bagaimana pola-pola industri dan pembangunan telah menciptakan banyak masalah. Pembukaan lahan besar-besaran di pedesaan membuat masyarakat berpindah untuk mencari pekerjaan dikota-kota. Tidak terserapnya mereka kedunia kerja telah menciptakan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan, belum lagi penggusuran ruang-ruang perkotaan membentuk tempat kumuh bagi masyarakat urban pinggiran. Meningkatnya populasi dibarengi dengan semakin menyempitnya ruang hidup berhasil menurunkan keseimbangan ekosistem dan mrnjauhkan manusia dari lingkungan yang sehat serta kehidupan yang layak. Mereka rentan terkena virus dan juga dari tempat-tempat seperti inah virus berkembang biak.

Inilah yang menjadi alasan kenapa pemberantasan virus Corona tidak bisa terhenti sebatas pemberian disinfektan saja, ini bisa dilakukan untuk jangka pendek. Tetapi untuk keberlangsungan masa depan tentu persoalan akar harus diselesaikan. Bagaimana pemerintah dengan komitmen kuat harus menjaga keberlangsungan ekologi dan keseimbangan alam. Ditambah kemauan pemerintah untuk benar-benar menciptakan kehidupan yang adil dan layak.