Rab. Sep 28th, 2022

Oleh: A. Rakan Syafiq (Kader Biro Hukum 2020)

Pandemi ini sejatinya memang harus diakui suka atau tidak suka telah meluluhlantahkan segala aspek kehidupan. Dari mulai muncul di Wuhan hingga tiba awal di Depok, kita tentu tidak pernah berharap sedetik pun akan hidup berdampingan dengan masker dan virus ditambah lagi krisis kesehatan yang berdampak pada kolapsnya banyak rumah sakit.

Berita kepergian datang bertubi-tubi menghantam kita sebagai manusia, banyak keluarga terkasih yang pergi secara tak disangka-sangka pun begitu dengan kawan-kawan sebangku sekolah dulu. Pandemi ini merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Pemerintah dalam hal ini berkali-kali merubah ketetapan dan istilah penyebutan yang sepertinya merupakan inisiasi sebagai upaya guna menekan laju positif yang kini sedang naik-naiknya di Indonesia. Berbagai istilah diperkenalkan pemerintah, mulai dari PSBB, PPKM Tahap I dan II, PPKM darurat hingga kini PPKM level 3 dan 4.

Ibarat peribahasa ‘ke langit tak sampai ke bumi tak nyata’ alias pemerintah ini kerjanya tanggung sekali, alih-alih membatasi pergerakan masyarakatnya tapi di waktu yang bersamaan membuka pintu kepada asing untuk datang ke sini.

Belum lagi saat PPKM darurat ini sering terdengar kejadian aparat begitu galak dan arogan kepada pedagang-pedagang kecil, tentu tidak semua. Tapi fakta di lapangan bukan sekali dua kali aparat kelewat batas dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Dari aspek hukum, pemilihan pemerintah kepada berbagai macam istilah tadi itu agaknya seperti sebuah pekerjaan cuci tangan guna melepas kewajiban dari menanggung kebutuhan dasar rakyatnya sesuai Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018.

“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.” Begitu kiranya bunyi pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 tersebut.

Memang tidak melanggar konstitusi dan jalur hukum yang ada tapi dari segala rentetan kejadian yang ada maka pas rasanya jika menyematkan kalimat ‘cacat moral dan etika” kepada pengambil kebijakan yang dengan jelas mengabaikan UU yang sudah ada. Dengan kejadian seperti ini,  maka hingga kini tidak ada kepastian kepada masyarakat siapa yang menjadi penanggung jawab atas kebutuhan hidup mereka selama pandemi ini.

Kejadian demi kejadian terus menerus menyakiti nurani publik entah siapa lagi yang bisa diandalkan daripada kalangan birokrat negeri ini yang jelas kebijakan publik yang mereka buat acap kali tak masuk di akal dan berbenturan dengan keinginan rakyat banyak.

Dipilihnya PPKM pun rasanya juga merupakan upaya yang nanggung dan lebih berorientasi pada pemulihan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa manusia pada umumnya. Ditambah absennya fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi oleh DPR-RI terhadap kebijakan pengendalian yang diambil pemerintah maka hal ini menambah sengkarut-marut persoalan pandemi di negeri kita tercinta ini.

Akan tetapi bukan cuma sekedar absen dalam fungsi pemantauan dan pengawasan dari DPR terhadap kebijakan pemerintah, parahnya lagi justru para pejabat politiknya baik itu dari kalangan legislatif atau eksekutif sekalipun dinilai minim sense of crisis di tengah kondisi genting seperti ini.

Kalau begini terus caranya, kasihan rakyat kecil. Pemerintah seperti ingat cara menghukum tapi lupa cara memberi, bisa memberikan sanksi kepada pelanggar tetapi lupa bahwasanya hal paling fundamental yang diabaikan pemerintah hingga kini adalah tidak memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Sebagai penutup, tulisan ini sama sekali tidak diposisikan sebagai bentuk oposisi atau perlawanan kepada kebijakan pemerintah karena tentu bersama kita mafhumi bahwasanya masyarakat haruslah bersatu saling bahu-membahu mendukung kebijakan pemerintah namun apadaya kalau lah terdapat beberapa kekurangan dari kebijakan yang diambil, maka fair saja untuk masyarakat agar tetap mengkritisi kebijakan tersebut.

Sekaligus sebagai bentuk keresahan, aspirasi dan suara nurani dari masyarakat kepada hierarki kepengurusan negara di atasnya agar nantinya kebijakan yang diambil itu haruslah mendahulukan kepentingan rakyat banyak ketimbang kepentingan, nafsu dan kesewenang-wenangan segelintir orang.

Juga tak lupa, segala bentuk harapan dan apresiasi tentu disampaikan pula kepada jajaran pemerintah yang telah berupaya dalam mengatasi bencana pandemi covid-19 ini walaupun diakui masih banyak kekurangan karena memang tak ada gading yang tak retak. Lekas pulih kita, lekas pulih Indonesia!